JAKARTA — Pemerintah menargetkan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) memperoleh persetujuan seluruh negara anggota dalam pertemuan yang dijadwalkan pada November 2026.
Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat peluncuran Australia–Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA) Fase II di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Pemerintah berharap Australia, sebagai salah satu anggota CPTPP, membantu mendorong dimulainya proses aksesi Indonesia.
Menurut Airlangga, dukungan Australia sebelumnya juga diberikan dalam proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kerja sama itu antara lain berbentuk forum diskusi, kajian, dan program kerja yang mendukung penyusunan kebijakan.
Proses masih membutuhkan persetujuan anggota
Persetujuan pada pertemuan November tidak serta-merta menjadikan Indonesia anggota penuh CPTPP. Tahapan aksesi tetap memerlukan pembahasan kesiapan regulasi, komitmen akses pasar, serta kesesuaian kebijakan perdagangan dengan standar yang diterapkan negara-negara anggota.
Bagi Indonesia, proses tersebut berpotensi memperluas akses pasar dan memperkuat integrasi rantai pasok di kawasan Pasifik. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan keterbukaan perdagangan memberi ruang bagi industri nasional, usaha kecil dan menengah, serta peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Upaya memperluas pasar ekspor juga menjadi perhatian daerah. JavaNews sebelumnya memberitakan West Java Expo 2026 yang membidik pasar ekspor baru.
PROSPERA Fase II dukung transformasi ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap PROSPERA Fase II memperdalam kerja sama perumusan kebijakan makroekonomi, penguatan stabilitas, pengelolaan fiskal, dan pengembangan sektor jasa keuangan.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendorong investasi riil, penciptaan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, pemerintahan digital, tata kelola data, serta pemanfaatan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab.
Pemerintah juga menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028. Hingga 22 Oktober 2026, sekitar 80 persen atau 20 dari 25 bagian dokumen penilaian mandiri telah diselesaikan.
Sumber: ANTARA, 22 Oktober 2026.
Ilustrasi utama merupakan visual editorial AI dan bukan foto dokumentasi peristiwa.
