JAVANEWS — Program Digitalisasi Pasar Inklusif di Jakarta telah menjangkau 93 pasar rakyat selama lebih dari satu tahun pelaksanaan. Program kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perumda Pasar Jaya itu ditutup bersamaan dengan pembukaan Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan program tersebut memfasilitasi pembukaan 1.146 rekening, mendukung akses pembiayaan bagi 99 debitur, menghadirkan 139 agen Laku Pandai, dan mencatat 1.283 pedagang sebagai merchant QRIS.
Capaian itu memperluas akses pedagang pasar terhadap layanan keuangan formal dan pembayaran digital. Namun, pemerintah daerah menilai pendampingan tidak boleh berhenti setelah program ditutup. Penggunaan rekening, pembiayaan, agen layanan, dan QRIS perlu terus dipantau agar memberi manfaat nyata bagi usaha pedagang.
Pendampingan menjadi tahap berikutnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong evaluasi yang terukur dan pemberdayaan lanjutan bagi para pedagang. Tujuannya adalah mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan baik, menyelesaikan kendala penggunaan layanan, dan memperluas manfaat digitalisasi ke lebih banyak pasar.
Digitalisasi pasar tidak hanya berkaitan dengan alat pembayaran. Rekening formal dapat membantu pedagang memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, membangun catatan transaksi, serta membuka peluang akses pembiayaan. Di sisi lain, pelaku usaha tetap perlu memahami biaya, risiko, keamanan akun, dan cara menangani dugaan penipuan.
Topik ini melengkapi pembahasan JavaNews mengenai kebijakan Bank Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat serta pelaku usaha. Akses keuangan yang luas perlu berjalan bersama literasi agar produk keuangan digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Literasi keuangan dan kewaspadaan digital
Jakarta Financial Festival 2026 berlangsung pada 23–24 Oktober dengan melibatkan 20 pelaku usaha jasa keuangan sebagai tenant. Kegiatan tersebut menyediakan edukasi, konsultasi, serta pengenalan produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk generasi muda.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dikutip dalam siaran resmi Pemprov DKI, indeks literasi keuangan Jakarta mencapai 84,01 persen dan indeks inklusi keuangan berada pada 99,74 persen. Kesenjangan antara akses dan pemahaman menjadi alasan penting untuk memperkuat edukasi.
Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kegiatan keuangan ilegal, kejahatan siber, dan penipuan. Sebelum menggunakan produk keuangan, masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, biaya, serta ketentuan yang berlaku dan memastikan layanan berasal dari penyelenggara resmi.
Pemprov DKI juga mencatat ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen pada triwulan kedua 2026. Sektor perdagangan menyumbang 18,24 persen, menegaskan posisi pedagang dan aktivitas pasar sebagai bagian penting dari ekonomi perkotaan.
Tanggal peristiwa: 23 Oktober 2026.
Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 23 Oktober 2026.
Ilustrasi visual dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI).
