Jakarta, JavaNews.online — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh rumah sakit memperkuat penemuan kasus, penanganan, dan kesinambungan pengobatan tuberkulosis sebagai bagian dari upaya mencapai target eliminasi TBC pada 2030.
Arahan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam forum Hospital Leadership for Tuberculosis Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan pimpinan rumah sakit untuk menilai kemajuan serta hambatan program.
Jaringan fasilitas kesehatan perlu bekerja terpadu
Jakarta memiliki 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah. Jaringan layanan primer terdiri atas 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu. Pemprov DKI ingin seluruh fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk memperluas pemeriksaan dan memastikan pasien menyelesaikan pengobatan.
Mobilitas penduduk Jakarta dan wilayah metropolitan di sekitarnya membuat penanganan TBC tidak dapat berhenti pada batas administrasi. Koordinasi antara rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, fasilitas kesehatan TNI-Polri, puskesmas, dan unsur masyarakat dinilai penting agar pasien tetap terhubung dengan layanan.
Pramono juga menegaskan bahwa warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak boleh dibatasi oleh kepemilikan KTP Jakarta. Pendekatan lintas wilayah diperlukan karena TBC merupakan penyakit menular dan pengendaliannya bergantung pada penemuan kasus sedini mungkin serta pengobatan yang tuntas.
Kader masyarakat dan Pasukan Putih dilibatkan
Selain fasilitas kesehatan, Pemprov DKI mendorong kader PKK, Dasawisma, dan unsur masyarakat tingkat lingkungan untuk memperluas edukasi dan membantu menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan. Sebanyak 584 personel Pasukan Putih juga dapat mendukung layanan kesehatan berbasis komunitas sesuai tugas dan kewenangannya.
Keterlibatan komunitas dibutuhkan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis, mendampingi pasien selama pengobatan, dan mencegah penularan lebih lanjut. Pengobatan TBC memerlukan kepatuhan dalam jangka waktu tertentu; putus obat berisiko memperburuk kondisi pasien serta memicu resistansi obat.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyatakan percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, kenaikan penemuan kasus perlu disertai penanganan yang tepat dan evaluasi berkala. Pertemuan dengan pimpinan rumah sakit juga digunakan untuk memetakan kendala dan menyusun perbaikan program menuju 2027.
Penguatan integrasi layanan kesehatan juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem digital kesehatan. Sebelumnya, SATUSEHAT telah terhubung dengan sekitar 43 ribu fasilitas, sementara Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme uji inovasi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan.
Pemprov DKI menempatkan keberlanjutan kebijakan sebagai syarat penting agar target 2030 tidak berhenti sebagai komitmen. Penemuan kasus, pengobatan, pendampingan pasien, dan kolaborasi lintas wilayah perlu berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Tanggal peristiwa: 28 Oktober 2026.
Sumber: Siaran Pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 28 Oktober 2026.
