JAKARTA — Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan impor minyak mentah, bahan bakar minyak, dan LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Kebijakan yang diumumkan pada Senin, 26 Oktober 2026, memberi ruang bagi kerja sama langsung antarpemerintah (G2G) serta pemerintah dengan badan usaha (G2B).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan energi dalam negeri. Sistem lama lebih banyak mengandalkan tender antarbadan usaha yang dinilai memerlukan waktu panjang dan tidak selalu menjamin ketersediaan pasokan.
Pengadaan melalui badan layanan umum
Dalam skema baru, negara dapat bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh badan layanan umum yang ditugaskan pemerintah, kemudian Pertamina membeli pasokan dari badan tersebut.
Pertamina tetap dapat melakukan impor langsung pada kondisi tertentu, misalnya ketika cadangan nasional sangat terbatas atau terjadi gangguan geopolitik di negara pemasok. Langkah itu harus dikoordinasikan dengan badan layanan umum.
Menjaga pasokan di tengah ketidakpastian global
Pemerintah mencatat sebagian kebutuhan energi Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG berasal dari Amerika Serikat. Indonesia tidak lagi mengimpor solar, tetapi masih mendatangkan minyak mentah, bensin RON 90, serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.
Pemerintah juga akan menjajaki kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara, termasuk India dan China. Pendekatan tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pasokan bagi masyarakat dan industri.
Kebijakan pengadaan energi ini melengkapi upaya pemerintah memperkuat hubungan ekonomi eksternal. JavaNews sebelumnya membahas target proses aksesi Indonesia ke CPTPP.
Tanggal peristiwa: 26 Oktober 2026.
Sumber: Kementerian ESDM — Perpres 107/2026 Terbit, Pemerintah Ubah Cara Impor Crude, BBM, dan LPG.
